Bukan Sekadar Kandidat Luar Jawa, Nasaruddin Umar Membawa Standar Baru Kepemimpinan PBNU

JAKARTA — Munculnya Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar, M.A. dalam bursa Ketua Umum PBNU tidak tepat dibaca hanya sebagai representasi Indonesia Timur. Putra Bone tersebut membawa tawaran politik yang lebih mendasar: kepemimpinan berbasis kompetensi, pemerataan pendidikan, dan perluasan pusat-pusat keilmuan NU di seluruh Nusantara.

Para kandidat Ketua Umum PBNU memiliki keunggulan masing-masing. Ada yang ditopang pengalaman memimpin PBNU, kekuatan struktur wilayah, ketokohan pesantren, penguasaan fikih, jaringan ekonomi, dan akar genealogis para pendiri NU. Nasaruddin hadir dengan modal berbeda, yakni perjalanan pendidikan yang menghubungkan daerah, pesantren, kampus nasional, dan pusat studi internasional.

Ia mengawali pendidikan di As’adiyah Sengkang melalui jenjang Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Guru Agama. Setelah itu, Nasaruddin menempuh Fakultas Syariah IAIN Alauddin Makassar dan memperoleh predikat Sarjana Teladan. Ia menyelesaikan program doktor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai alumni terbaik, kemudian dikukuhkan sebagai Guru Besar Tafsir pada 2002.

Tradisi akademiknya berkembang melalui pengalaman di McGill University, Leiden University, dan Paris. Dari perjalanan tersebut, Nasaruddin belajar bahwa lembaga pendidikan maju dibangun melalui riset, kualitas sumber daya manusia, tata kelola, dan jejaring—bukan sekadar kebesaran nama.

Prinsip itu diterapkan ketika memimpin PTIQ dan Pengurus Pusat Pondok Pesantren As’adiyah. Di As’adiyah, ia bertanggung jawab atas jaringan sekitar 320 cabang serta mendorong penataan kampus, penguatan Ma’had Aly, pembangunan asrama, dan modernisasi manajemen. Di PTIQ, ia mengembangkan visi pendidikan yang mempertemukan Al-Qur’an dengan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat modern.

Rekam tersebut memperlihatkan bahwa Nasaruddin bukan hanya produk pendidikan, tetapi juga pembangun institusi pendidikan. Posisi ini menjadi penting ketika ribuan pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi di lingkungan NU masih menghadapi kesenjangan mutu, fasilitas, riset, serta akses internasional.

Tanpa mengurangi penghormatan kepada kandidat lain, Nasaruddin membawa isu yang melampaui perebutan jabatan: demokratisasi kesempatan belajar bagi seluruh kader NU.

Jika terpilih, tantangannya adalah mengubah pengalaman itu menjadi sistem nasional. PBNU harus memastikan santri dari Bone, Papua, Aceh, Kalimantan, Jawa, dan seluruh pelosok mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi ulama, profesor, profesional, serta pemimpin dunia.