Mencari Nakhoda NU di Tengah Muktamar Tambakberas 2026

Oleh : Abbas Abdul Basit

Menjelang hari-hari terakhir Agustus 2026, mata jutaan Nahdliyin akan tertuju ke satu titik di Tambakberas, Jombang. Di sanalah, di halaman Pesantren Bahrul Ulum yang menjadi saksi kelahiran banyak ulama besar, Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama akan digelar.

Bukan muktamar biasa. Ia hadir setelah organisasi ini melewati babak paling gaduh dalam sejarah modernnya: pemecatan yang berbalas pemecatan, forum kubro yang berjibaku merumuskan jalan keluar, dan pertanyaan yang menggantung di benak warga Nahdliyin, hendak dibawa ke mana perahu besar ini setelah 2026?

Pertanyaan itu tidak sederhana. Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar kursi Ketua Umum, melainkan marwah sebuah jam’iyah yang selama satu abad menjadi rumah bagi puluhan juta umat, penjaga tradisi keagamaan, sekaligus perekat kebangsaan.

Maka, sebelum bicara siapa yang layak memimpin, ada baiknya kita menyisir dulu tiga hal, apa yang menjadi tantangan, apa yang diharapkan warga, dan apa persoalan konkret yang wajib dituntaskan oleh nakhoda baru NU lima tahun ke depan.

Tantangan yang dihadapi

Tantangan pertama dan paling menggigit datang dari dalam. Godaan politik uang membayangi hampir setiap muktamar NU dalam dua dekade terakhir, sehingga tak heran bila Rais Syuriyah PBNU Prof KH Abdul A’la sampai mengajak Nahdliyin bersalat istikharah, sebuah seruan yang menunjukkan betapa seriusnya ancaman transaksi kepentingan terhadap kesucian forum permusyawaratan tertinggi ini.

Tantangan kedua adalah menjaga independensi organisasi dari pusaran kekuasaan. Ada kegelisahan bahwa jabatan Ketua Umum PBNU kian dipersepsikan sebagai tameng politik, bukan amanah keumatan.

Sejarah mencatat, legitimasi kepemimpinan NU sejak Muktamar Cipasung 1994 tidak pernah lahir dari restu penguasa, melainkan dari kehendak bebas warga dan kewibawaan forum musyawarah.

Tantangan hari ini hanya berganti wajah, bila dulu intervensi datang terang-terangan, kini ia menyusup lewat akses fasilitas dan alokasi kepentingan.

Tantangan ketiga menyangkut regenerasi. NU tidak lagi bisa mengandalkan romantisme kebesaran masa lalu untuk menarik anak muda. Relevansi organisasi bagi generasi baru harus dibuktikan lewat manfaat nyata, bukan sekadar narasi bahwa NU itu besar.

Di titik inilah pesantren, sebagai rahim peradaban NU, juga menghadapi ujian kepercayaan publiknya sendiri.

Sebagaimana pernah disinggung dalam refleksi Hari Santri, pesantren kini berhadapan dengan dunia yang menilai permukaan, bukan kedalaman makna, sehingga kebangkitan yang dibutuhkan bukan kebangkitan defensif yang sibuk menolak kritik, melainkan kebangkitan reflektif yang berani menjawab dengan perbaikan nyata.

Tantangan keempat, tak kalah mendesak, adalah kemandirian ekonomi umat dan kesiapan menghadapi arus digitalisasi serta pergeseran geopolitik dunia yang kian retak oleh perang, disinformasi, dan persaingan kekuatan besar.

NU dituntut menjaga pesantren dan ranting-rantingnya sebagai basis ketahanan ideologis, sekaligus memastikan derap ekonomi jemaah tidak tertinggal oleh zaman.

Harapan dari akar rumput

Di tengah kegaduhan elite, harapan warga Nahdliyin justru terasa jernih dan sederhana. Ada kerinduan mendalam agar muktamar tidak berubah menjadi arena perebutan kekuasaan, melainkan kembali menghidupkan tradisi bahtsul masail dan kepatuhan pada dawuh kiai sepuh sebagai jalan menyelesaikan perbedaan.

Ada pula harapan agar organisasi kembali pada semangat Khittah 1926, menguatkan pesantren, memperjuangkan pendidikan, membangun kemandirian ekonomi umat, dan menjaga independensi moral jam’iyah dari kepentingan sesaat.

Warga di banyak daerah menaruh harapan yang sangat membumi, bukan gemerlap panggung nasional, melainkan hal-hal kecil yang langsung dirasakan seperti perbaikan musala yang rusak, biaya operasional sederhana bagi kegiatan keagamaan, atau penguatan lembaga seperti takmir masjid dan Ma’arif NU sebagai ujung tombak pelayanan.

Ini mengingatkan kita bahwa NU yang besar bukan ditentukan oleh siapa yang duduk di kursi Ketua Umum, melainkan seberapa kuat organisasi ini menjaga denyut perjuangan di akar rumput, merawat tradisi, menjaga ulama, dan melayani umat.

Harapan lain yang menguat adalah regenerasi kepemimpinan ke generasi kedua dan ketiga kiai besar NU, disertai seruan moral untuk kembali ke akar di tengah krisis kebangsaan dan lingkungan.

Warga juga berharap ruang partisipasi diperluas, tidak hanya bagi kiai dan pengurus struktural, tetapi juga bagi nyai, akademisi, pelaku ekonomi, seniman, hingga kelompok rentan yang memiliki pengalaman langsung atas persoalan di lapangan.

PR bagi nakhoda baru NU

Namun harapan tidak akan berbuah tanpa keberanian menuntaskan persoalan yang nyata. Konflik elite yang meletus pada penghujung 2025, ketika pemberhentian dibalas dengan pemberhentian, meninggalkan luka yang tidak bisa dibiarkan menganga hingga usai muktamar. Rekonsiliasi harus tuntas sampai ke akar, bukan sekadar ditutup rapi oleh seremoni.

Akar konflik itu sendiri, sebagaimana diakui banyak pihak, tidak sepenuhnya lepas dari persoalan tata kelola konsesi tambang yang dikelola PBNU. Ada yang mendesak konsesi dikembalikan kepada pemerintah demi menjaga ketenangan dan marwah organisasi, ada pula yang menilai itu adalah amanah ekonomi yang mesti dijaga dan dikelola lebih baik.

Terlepas dari perbedaan pandangan itu, satu hal menjadi jelas, organisasi keagamaan yang mengelola aset ekonomi besar tidak lagi bisa hanya bersandar pada kepercayaan moral kepada figur pemimpinnya. Ia harus dibangun di atas sistem yang transparan dan akuntabel, agar amanah besar tidak berubah menjadi fitnah yang memecah belah.

Pemimpin baru NU juga mewarisi tugas menegakkan kembali tatanan organisasi, memperjelas relasi kewenangan antara Syuriyah dan Tanfidziyah, agar sengketa kewenangan yang nyaris meruntuhkan soliditas jam’iyah tidak terulang di masa depan. Sebab sebagaimana pernah ditegaskan, jika tatanan organisasi diabaikan, itu sama saja membawa NU mundur satu abad, ke era sebelum jam’iyah ini bahkan didirikan.

Pada akhirnya, kita semua berharap bahwa Muktamar ke-35 di Tambakberas bukan hanya berhasil memilih nama, melainkan juga memilih arah, arah yang mengembalikan NU pada khittahnya sebagai pengayom umat, bukan alat kepentingan segelintir elite.

Kita berharap pemimpin yang terpilih nanti adalah sosok yang berani jujur pada persoalan rumah tangganya sendiri, telaten merawat akar rumput yang selama ini menanti sentuhan nyata, dan teguh menjaga jarak dari godaan kekuasaan yang datang dengan seribu wajah.

Sebab kebesaran NU bukan diukur dari siapa yang berdiri di podium muktamar, melainkan dari sejauh mana lentera yang diwariskan para muassis itu tetap menyala, menerangi umat yang setia menunggu di setiap surau dan ranting, dari Sabang sampai Merauke.

***

*) Oleh : Abbas Abdul Basit, Alumni LBM PWNU Banten & Alumni PKUMI.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi formnu.com

*) Opini di Form NU untuk umum. Panjang naskah 700-1.200 kata.

*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke redaksi@formnu.com

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.